Kadis Nakertrans Kota Kupang Diduga Melakukan Pungutan Liar Melalui Pembuatan Identitas Diri

MELENGGANG.COM- Layanan publik akan terganggu apabila pejabat yang bersangkutan disinyalir melakukan pungutan liar (pungli).

Adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Kupang diduga telah melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Migran (P3MI).

Dugaan pungli itu dilakukan Disnakertrans Kota Kupang terkait permohonan pembuatan identitas diri (ID) calon pekerja migran yang berasal dari Kota Kupang.

Baca Juga: Sukorim: Nama Eri Cahyadi Menempel Ketat Pendahulunya

“Di daerah lain itu tidak ada pungutan. Di kota sering terjadi. Besarannya itu tidak tentu. Biasanya Rp250.000 sampai Rp500.000 per ID,” ujar sumber tersebut, dikutip dari ekorantt.com, Jumat 14 Juli 2023.

Menurutnya, permohonan berkas yang dimasukkan perusahaannya ke Disnakertrans Kota Kupang seharusnya tidak dipungut biaya.

“Sebenarnya sederhana saja. Kalau ada kesalahan yang kami masukan (upload) kami akan benahi. Kalau sudah selesai, keluarkan saja itu ID. Ini tidak. Harus ada uang,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain Disnakertrans Kota Kupang, pihaknya juga mengalami hal yang sama di beberapa kabupaten di NTT.

Baca Juga: Mahasiswi Inisial L Dibawa ke BTN dan Diperkosa Seorang Anggota TNI

Ia mengakui, pihaknya telah berkomunikasi dengan Disnakertrans Provinsi NTT terkait masalah ini.

Permasalahan terkait ID, lanjutnya, menyebabkan terlambatnya keberangkatan para tenaga kerja migran yang hendak bekerja di luar negeri.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, Thomas Dagang pun buka suara. Ia membantah adanya pungutan liar kepada perusahaan.

“Itu tidak benar. Itu gratis. Itu tidak ada. Saya sering membantu mereka. Saat mereka bertikai juga saya sangat bantu mereka. Tapi tidak benar itu ada pungli,” kata Thomas.