• Minggu, 24 September 2023

BPS Pakai Pendekatan Kebutuhan Dasar untuk Mengukur Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Indonesia, Ini Penyebabnya

- Minggu, 30 Juli 2023 | 23:52 WIB
Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.* (Foto Ilustrasi)
Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.* (Foto Ilustrasi)

 

MELENGGANG.COM- Ketua Pelaksana Tim Satgas Pengelolaan Konvergensi PPKE sekaligus Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem yang progresif disebabkan oleh dua hal.

"Pertama, konvergensi dan sinergi tiga pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha," kata Arif dalam keterangan resmi soal penurunan Kemiskinan Ekstrem.

Faktor kedua, sambung dia, monitoring menyeluruh secara reguler yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengintegrasikan pemantauan inflasi, penanggulangan stunting, dan kemiskinan ekstrem secara simultan.

Baca Juga: Saat Ini Google Mengkhawatirkan Isi Draf Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas yang Akan Berlaku di Indonesia

Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, menyatakan hal itu antara lain tampak dari upaya Kemendagri mendorong kepala daerah termasuk Penjabat (PJ) kepala daerah berfokus menyasar penurunan kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing.

Dalam rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan (rakor binwas) Pj kepala daerah secara berkala, misalnya, Mendagri Tito Karnavian selalu menyampaikan data lengkap dan rinci tingkat kemiskinan ekstrem di daerah berikut arahan strategi penanganannya.

Ia menuturkan Mendagri Tito menekankan tiga aspek utama, yaitu pertama, peningkatan pendapatan keluarga miskin ekstrem melalui intervensi BLT, Bansos, dan pengurangan pengangguran terbuka di daerah.

Baca Juga: Tiga Organisasi Jurnalis Mendesak Presiden Jokowi untuk Mengkaji Ulang Perpres Publisher Rights

Kedua, pengurangan beban belanja keluarga miskin. Ketiga, perbaikan sarana dan prasarana pemukiman dan usaha produktif termasuk mendorong penyaluran kredit usaha rakyat berbunga sangat rendah.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan strategi ini, Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal juga menjadikan capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem sebagai bahan evaluasi triwulan kinerja PJ kepala daerah.

"Pada tahun 2022 jumlah PJ kepala daerah 105 penjabat dan di tahun 2023 sebanyak 170 penjabat," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2023 turun menjadi 1,12 persen dari 1,74 persen pada September 2022. Ini merupakan penurunan sebesar 0,62 persen poin dan merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak September 2021.

Baca Juga: Martin Uung, Putra Asli Lembata Siap ke Senayan, Bangun Titik Kumpul Sebagai Aspirasi Orang Muda dan Dapil

Halaman:

Editor: Felixianus Ali

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X